Review Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Bab 1, 2, dan 3

oleh Kahfi Dirga Cahya, 1106084280

            Dalam bab I ini membahas bagian luar dari ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang sudah jelas maka dapat dikatakan politik masih muda usianya. Namun, jika ilmu politik ditinjau dalam rangka lebih luas, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua usianya.

            Ilmu adalah ilmu pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis. Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Perbedaan antara kaum tradisionalis dan kaum behavioralis, yaitu para tradisionalis menakankan : nilai-nilai dan norma, filsafat, ilmu terapan, historis-yuridis,tidak kuantitatif. Sedangkan para behavioralis, menakankan : Fakta, Penelitian Empiris, Ilmu Murni, Sosiologis-Psikologis, Kuantitatif.

            Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan itu. Untuk mencapai dan melaksanakan tujuan dibutuhkan konsep-konsep pokok, yaitu : Negara, suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian Kekuasaaan, kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur seseorang atau kelompk lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pengambilan Keputusan, proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapau. Kebijakan Umum, suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik  dan Pembagian, pembagian penjahatan nilai-nilai dalam masyarakat.

            Sejarah merupakan alat yang penting bagi ilmu politik, karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari negara. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, antara lain yaitu : Sosiologi, Anthropologi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Psikologi Sosial, Geografi.

            Bab 2 ini mebahas tentang konsep – konsep politik. Secara garis besar, Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Menurut P. Thomas Jenkin dapat dibedakan dua macam teori politik, yaitu : A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahasa fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalakn norma atau nilai. Teori yang termasuk dalam kelompok A dapat dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu : Filsafat, Teori Sistematis dan Ideologi.

            Masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan antarmanusia. Semua Ilmu sosial mempelajari manusia sebagaia anggota kelompok. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu, masyarakat Barat. Harold Laswell merinci delapan nilai, yaitu : Kekuasaan, Kekayaan, Penghormatan, Kesehatan, Kejujuran, Keterampilan, Pendidikan, dan Kasih Sayang.

            Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.  Pada umunya, dianggap bahwa setiap negara mempunya sifat memaksa, sifat monopoli dan sikan mencakup semua. Negara terdiri atas beberapa unsur, yaitu : Wilayah, Penduduk, Pemerintah, dan Kedaulatan. Setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu : Melaksanakan Penertiban, Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, Pertahanan, dan Menegakkan Keadilan.

Konsep sistem politik dalam penerapan pada situasi yang konkret seperti negara,  mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam konteks tingkah laku di masyarakat. Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari bermacam – macam system yang terdapat dalam suatu masyarakat.

            Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Di sini juga dapat dikatakan, bahwasanya kekuasaan dapat bersumber pula pada kepercayaan atau agama. Beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan yaitu, otoritas, wewenang dan legitimasi.

             Pendekatan Legal/Institusional sering dinamakan pendekatan tradisional. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dan undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif.

            Pemikiran pokok dari Pendekatan Perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya mebahasa lembaga-lemabaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak member informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya kerangka bagi kegiatan manusia.

            Para Neo-Marxis, di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya represif, tapi di pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Bangkitnya kembali perhatian pada tulisan-tulisan Marx ini berbarengan dengan berbagai kejadian di berbagai belahan dunia. Pertama, Perubahan yang mendasar di dunia komunis internasional sesudah Stalin meninggal pada tahun 1953. Kedua, munculnya China sebagai penantang terhadap dominasi Uni Soviet dalam dunia komunis.

            Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Bertolak dari konsep Lenninmengenai imperialisme, kelompok ini berpendapat bahwa imperialsme masih hidup, yaitu dominasi negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju.

            Pendekatan Pilihan Rasional ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsesus yang adanya bermacam-macam pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori Rational Choice.

            Institusional Baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Institusional Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behaviorali yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil atau perilaku dari kelompok besar atau masa.