Menerabas Birokrasi

Kita tidak bisa menyebut adanya pahlawan “masa lalu” dan pahlawan “masa kini”, karena pada dasarnya konsep pahlawan itu satu, yaitu rela mengorbankan apapun yang dipunyai untuk kemaslahatan bersama. Hanya saja, konteks yang membedakan kedua hal tersebut. Konteks ini dinilai dari segi masa. Di masa kemerdekaan, hampir semua orang bergerak untuk satu tujuan, memerdekakan bumi pertiwi, Indonesia dari cengkraman kolonialisme, namun di era globalisasi ini hampir semua orang bergeriliya untuk menjadikan Indonesia bersih dari korupsi, melawan ketidakadilan, dan mengentaskan kemiskinan.

Jika ditelisik saat zaman kolonialisme, Bumi Pertiwi sudah begini adanya. Kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan sudah menjadi makanan pokok dalam satu lingkaran meja besar. Banyak orang yang juga ingin membereskan kekacauan ini, namun permasalahannya saat itu pribumi belum mempunyai satu kemerdekaan utuh dalam birokrasi sehingga hal ini tidak bisa diatasi secara menyeluruh, sedangkan jika kita bandingkan dengan masa sekarang orang Indonesia sendiri sudah punya akses penuh dalam satu birokrasi, tapi sayang ketiga ikon kebangkrutan negara tersebut tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh.

Budaya nyeleneh

Gegap gempita globalisasi sangat terasa dalam kerumunan manusia yang menganggap dirinya sebagai mahluk serba bisa sekarang ini. Acuh tak acuh, konsep budaya barat teraplikasi mulai tertanam dan dipupuk. Barat sendiri telah menanamkan budayanya semenjak 350 tahun silam, melalui konsep kolonialisme yang dibalut dengan perdagangan. Salah satu konsep budaya yang tegak berdiri saat ini yaitu korupsi.

Korupsi sendiri merupakan momok bagi VOC saat memonopoli bumi pertiwi. Terbukti, VOC sendiri gagal mengentaskan virus ini dalam tubuh organisasinya. Walhasil, VOC pun digerogoti dan hancur secara perlahan. Sayang, masyarakat pribumi saat itu gagal memilah mana yang menguntungkan dan mana pembawa kehancuran. Secara tersirat, masyarakat pribumi menerapkan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini jelas, budaya ini teraplikasi hingga sekarang. Korupsi yang membawa kehancuran dalam VOC, perlahan mulai menunjukkan efeknya pada Indonesia saat ini. Kemiskinan merupakan salah contoh konkrit efek tragis korupsi. Bagaimana tidak, menjadi miskin bukanlah suatu pilihan dari tiap mereka sekarang ini, tapi mereka ‘dipilihkan’ oleh birokrasi.

Kegagalan Birokrasi

Dukungan kuat masyarakat nyatanya malah melemahkan sistem birokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka yang terpilih hanya menjanjikan kemajuan tapi tidak dengan bukti konkrit. Bahkan sebagian ikut terlibat dalam proses percepatan pembusukan tersebut. Jadi, dimana lagi masyarakat harus menitipkan harapan.

Masih hangat jelas kasus Antasari salah satu petinggi KPK yang cukup disegani, sebelum akhirnya mendekam di penjara karena kasus ambigu (tidak jelas). Jika dipikir dengan akal sehat apakah benar hanya karena seorang wanita (caddy golf : Rani), seorang petinggi KPK rela mempertaruhkan jabatanya. Kasus ini digadang merupakan salah dari cara memperlemah institusi ini. Dari argumentif kasus ini, dapat dilihat bahwa ada kepentingan dibalik terselenggarakannya kasus ini. Ketidakadilan merupakan satu ciri khusus dalam masalah seperti ini. Ciri ini diambil dari diamnya hampir semua petinggi birokrasi Indonesia. Namun lebih dari itu, birokrasi malah menjadikan ini sebagai satu titik aman untuk melancarkan kepentingan pribadi.

Masyarakat tidak lagi dalam keadaan terkekang dan bisu. Masyarakat diharapkan tidak hanya menonton dan tenggelam dalam kesibukan masing – masing. Terlebih lagi posisi kita sebagai pelajar yang merupakan tumpuan pembaharuan. Diam merupakan pilihan, tapi bergerak adalah sebuah solusi.

Pada dasarnya, semua dari kita dapat mengentaskan ketiga momok (korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan) tersebut. Permasalahannya, beranikah kita semua untuk menerabas birokrasi yang dianggap melenceng untuk satu status membanggakan, pahlawan?

Kahfi Dirga Cahya

Jurusan Kriminologi

FISIP - UI

[031111kampungsawah]